Lebih memprihatinkan, warga menilai tidak ada kejelasan arah kebijakan yang tegas. Tidak transparannya jadwal perbaikan, minimnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan proyek menjadi faktor yang memperkuat dugaan bahwa persoalan jalan belum menjadi prioritas sesungguhnya dalam agenda pemerintah daerah.
Pengamat kebijakan publik menyebut situasi ini sebagai bentuk kegagalan tata kelola pembangunan.
“Jika jalan sebagai infrastruktur dasar saja tidak mampu ditangani secara konsisten, bagaimana mungkin kita berbicara tentang percepatan ekonomi dan kesejahteraan?” ujarnya.
Kerusakan jalan juga berdampak luas pada kehidupan sosial. Biaya transportasi meningkat, distribusi hasil pertanian terhambat, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta kesehatan menjadi semakin sulit. Dalam kondisi ini, yang paling dirugikan tetaplah masyarakat kecil.
Kritik pun mengarah langsung pada kepala daerah. Janji bupati untuk menjadikan infrastruktur sebagai prioritas kini dinilai kehilangan legitimasi moral karena tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Warga menilai ada jurang lebar antara kata dan kerja, antara baliho kampanye dan kondisi sebenarnya.
“Kalau memang jalan prioritas, seharusnya sudah ada perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan di podium,” ujar tokoh masyarakat setempat.
