Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyampaikan bahwa hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, mulai dari beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, hingga susu UHT.
Seluruh komoditas tersebut dapat diperoleh melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” kata Hasudungan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).
Hingga Oktober 2025, program tersebut telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, termasuk pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Hasudungan juga memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026. Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah apabila diperlukan.
Ia menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan 2026.
“Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujar Hasudungan.
Mengutip Antara, dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11), beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keberatan terkait rencana pemangkasan anggaran subsidi pangan.
Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim, yang menyatakan kesedihan atas rencana pengurangan subsidi pangan murah senilai Rp300 miliar yang dinilai tidak semestinya dilakukan.
“Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur,” ujar Lukmanul.
Pada saat Raperda APBD 2026 disetujui, sebagian besar anggota DPRD DKI Jakarta memilih walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan.
