Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Polda Sumatera Utara untuk menindak tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait polemik razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumatera Utara.
Nasir menilai kebijakan yang diinisiasi menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu berpotensi memicu konflik sosial antara masyarakat Aceh dan Sumut.
“Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antardaerah,” kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Senin (29/9).
Ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Utara maupun provinsi lain sejatinya dibiayai dari APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat.
“Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” tambah legislator asal Aceh tersebut.
Sementara itu, Bobby Nasution menanggapi santai kritik atas kebijakannya. Ia menegaskan langkah razia pelat kendaraan tidak menargetkan daerah tertentu, melainkan untuk optimalisasi pendapatan daerah.
“Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa,” kata Bobby usai acara launching UHC Prioritas, Senin (29/9).
Bobby juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk mendata perusahaan yang beroperasi di wilayahnya namun menggunakan kendaraan berpelat luar Sumut.
Menurutnya, kebijakan serupa pernah dijalankan di daerah lain. Ia bahkan mencontohkan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan razia kendaraan dengan pelat luar daerah.
“Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya, dan ini lazim dilakukan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, kok jadi heboh. Ini saya tunjukkan video, beberapa daerah juga melakukan hal yang sama,” tegas Bobby.
