Literasi, Bukan Polisi
Daripada sibuk melapor, seharusnya Kadis PMD meningkatkan literasi hukum dan publiknya.
Belajarlah membaca putusan Mahkamah Konstitusi, memahami hak warga negara, dan mengelola kritik sebagai bahan refleksi bukan sebagai ancaman pribadi.
Hukum tidak diciptakan untuk melindungi ego pejabat, tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat.
Jika pejabat merasa tersinggung oleh kata-kata rakyat, itu tanda bahwa pejabat tersebut lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga amanah.
Transparansi Lebih Penting dari Harga Diri Jabatan
Kini publik menunggu keberanian Kadis PMD Gorut untuk membuka data penggunaan anggaran Bimtek BKAD, bukan menutupinya dengan laporan pidana.
Karena dalam demokrasi, pejabat tidak diukur dari seberapa banyak ia melapor, tetapi dari seberapa besar ia berani diaudit.
Apalagi, pemeriksaan Kejaksaan terhadap Kadis PMD bukan isapan jempol. Sumber internal menyebutkan adanya dokumen dan komunikasi digital dalam handphone dinas yang disita, yang diduga kuat terkait dengan transaksi anggaran Bimtek BKAD.
Jangan Bisu di Depan Kebenaran
Gorontalo Utara membutuhkan pejabat yang siap dikritik dan diperiksa, bukan pejabat yang bersembunyi di balik seragam.
Jika Kadis PMD merasa terhina karena disebut “papancuri”, maka cara terbaik untuk membantahnya adalah dengan membuka transparansi anggaran, bukan menutup mulut rakyat.
