Jakarta – Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Al Haris, melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD). Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (07/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah di Indonesia kini menghadapi kesulitan akibat berkurangnya dana TKD yang dikirim dari pemerintah pusat.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar turunnya,” ujar Al Haris.
Menurutnya, penurunan TKD telah berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” jelasnya.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” ungkapnya.
Ia menilai, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.
“Kita akui 2026 berat sekali memang bagi teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa,” ujarnya.
Meski begitu, Al Haris menyambut positif respons Menteri Keuangan, yang berkomitmen melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” katanya.
Sebagai penutup, Al Haris menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar pembangunan di daerah tetap berjalan.
“Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD-nya kecil dan banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi forum penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama, agar kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan di daerah.
Adapun para Gubernur yang turut hadir dalam audiensi dengan Menteri Keuangan tersebut antara lain berasal dari:
