Aliansi juga menyampaikan kekecewaannya atas tidak dimasukkannya RUU Agraria ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Mereka menyebut keputusan ini sangat disayangkan mengingat Jambi merupakan provinsi dengan konflik agraria tertinggi kedua di Indonesia. Meski begitu, mereka tetap mendesak agar pemerintah daerah serius menyelesaikan konflik tersebut.
Tak hanya agraria, penertiban Satgas PKH juga menjadi perhatian. Aliansi menginginkan agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Mereka menilai selama ini Satgas PKH cenderung menekan masyarakat kecil yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bertahan hidup, sementara perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan malah dibiarkan.
“Pengelolaan hutan harusnya berpihak pada masyarakat. Kalau rakyat sejahtera, hutan pun akan lestari. Program perhutanan sosial juga perlu dievaluasi karena belum sepenuhnya menjawab keresahan warga desa,” ujar Vadel lagi.
Salah satu tuntutan penting lainnya adalah permintaan agar DPR RI membuka akses transparansi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran lembaga legislatif, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima anggotanya. Menurut mereka, hal ini penting agar rakyat bisa turut mengawasi penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
