“HAM menjadi skala prioritas pembangunan nasional, setara dengan penguatan Pancasila dan demokrasi,” kata Gyanto.
Lebih jauh, peresmian dan penandatanganan komitmen ini dianggap sebagai wujud keseriusan pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM hingga ke level desa. Kementerian HAM menargetkan Indonesia menjadi contoh pengelolaan HAM di tingkat dunia, dengan visi yang ditetapkan hingga 2045.
Panitia penyelenggara berharap, langkah awal di Tangkit Baru tidak berhenti pada seremoni: program pendidikan HAM, mekanisme pengaduan yang ramah warga, serta pelibatan kelompok rentan diharapkan segera diimplementasikan untuk memastikan komitmen tersebut berdampak nyata.

