Jakarta — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan bahwa provinsi yang dipimpinnya terkena penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2026.
“Khusus pada 2026, Provinsi Sumut terkena penyesuaian dana transfer dari pusat yang angkanya Rp1,1 triliun,” ujar Bobby usai melantik 177 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, Medan, Rabu (8/10).
Meski terjadi penyesuaian TKD, Bobby menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menurunkan kinerja, terutama bagi para pejabat baru yang dilantik.
Sebelumnya, pada Selasa (7/10), sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna memprotes kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah tahun 2026.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu aktual, termasuk kebijakan TKD, dana bagi hasil (DBH), dan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan nasional.
“Namun, penyesuaian anggaran bukan berarti tidak bisa kerja. Justru kerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efisien,” tegas Bobby.
Ia juga berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga kekompakan dan berkolaborasi demi mendukung visi misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Harus kompak di internal, jangan ada lagi ego sektoral karena program-program tidak bertumpu pada satu OPD saja, tapi butuh dukungan dari OPD lain,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, pelantikan ini merupakan bagian dari pembinaan dan penyegaran organisasi pemerintahan guna memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif.
“Dari 177 pejabat yang dilantik, lebih dari 90 persen merupakan hasil rekomendasi para pimpinan OPD masing-masing. Kita ini pelayan masyarakat, baju saja yang keren, pakai pin kanan kiri. Bos kita adalah masyarakat Sumut,” tutur Bobby.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penyesuaian TKD dilakukan karena adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran di daerah. Ia menegaskan secara netto anggaran daerah justru meningkat melalui berbagai program yang dialokasikan pemerintah pusat.
“Beberapa bupati datang ke sini. Tadinya semua mau ketemu, tapi saya hanya menerima perwakilan,” kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10).
Ia menambahkan, meskipun TKD secara nominal turun sebesar Rp200 triliun, namun program untuk daerah meningkat signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.
“Jadi, ekonomi di daerah sebenarnya tidak berkurang, malah bertambah secara netto,” tegasnya.
