-
Integrasi program pelatihan di 60 pondok pesantren selama 25 hari (200 jam) per paket.
-
Kerja sama pelatihan dengan LPKA Muara Bulian untuk rehabilitasi keterampilan.
-
Pengembangan BLK-Komunitas untuk menjangkau kelompok marjinal (Ditjen PAS; Kemnaker, Juknis 2022).
Besaran anggaran per paket bervariasi menurut jenis:
-
Paket pembangunan gedung workshop (ratusan juta–miliar rupiah).
-
Paket peralatan praktik (ratusan juta).
-
Paket pelatihan instruktur dan sertifikasi (puluhan–ratusan juta).
-
Paket operasional pelatihan (konsumsi, bahan praktik, sertifikasi peserta) menyesuaikan jumlah peserta.
Juknis BLK-Komunitas (Kemnaker, 2022) merinci kriteria dan rentang nilai, sehingga alokasi dapat ditelusuri dalam laporan kinerja Kemnaker (Laporan Kinerja 2022, hlm. 134).
G. Rekomendasi
-
Kerja Sama Formal: MoU/PKS antara Pemprov Jambi dan UPTP BLK perlu mengatur pembagian tanggung jawab pembiayaan dan indikator kinerja bersama (sertifikasi, penyerapan kerja, tracer study).
-
Integrasi Dumisake: Sebagian anggaran dialokasikan untuk bridging course (bahasa, sertifikasi industri, soft skills) agar penerima beasiswa siap kerja/wirausaha.
-
Penguatan Industri: BLK harus membangun teaching factory dan memperluas magang berbayar melalui MoU industri, mengikuti model dual system di Eropa.
-
Kualitas Instruktur: Investasi berkelanjutan dalam pelatihan instruktur bersertifikat harus menjadi prioritas dalam Renja Provinsi dan RKP UPTP.
-
Transparansi Anggaran: Publikasi laporan realisasi per paket (cost-per-certified-graduate, employment rate, income change) perlu dikembangkan untuk menjamin akuntabilitas publik.
H. Penutup
BLK Jambi telah melalui perjalanan panjang: dari BLKI tahun 1983 hingga transformasi menjadi UPTP pada 2023. Pengalihan kewenangan ke pusat membuka peluang signifikan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelatihan.
Namun, hasil nyata—produktif atau tidak, efektif atau tidak—bergantung pada sinergi APBN–APBD, penguatan industry linkage, dan investasi SDM instruktur. Program Dumisake memperlihatkan bagaimana kebijakan daerah dapat diintegrasikan dengan fasilitas BLK untuk memperluas akses pelatihan secara terukur.
Untuk menjadikan BLK Jambi sebagai model penyangga vokasi yang produktif dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola kolaboratif, sistem mutu internal yang kuat, serta orientasi pada outcome (sertifikasi dan penyerapan kerja).
Dalam perspektif kebijakan, BLK idealnya menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang menggabungkan keterampilan teknis, etos kerja, dan kemampuan adaptif, agar SDM Jambi dapat bersaing di pasar tenaga kerja lokal, nasional, dan global sesuai kompetensi dan tuntutan kompetisi dunia yang tak terhindarkan.
