Dukungan dari Komisi IX DPR
Di lokasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR drg Putih Sari juga mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mengelola dan mengawasi program MBG.
“Petugas di dapur SPPG seharusnya bersertifikasi agar dapat bekerja dengan baik dan mencegah terjadinya kasus seperti sekarang,” kata Putih Sari saat kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/9).
Ia menambahkan, balai-balai besar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga pengelola MBG. Komisi IX akan segera melakukan evaluasi terkait maraknya kasus keracunan di beberapa daerah.
Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi menegaskan evaluasi akan difokuskan pada dapur SPPG yang bermasalah.
“Evaluasi ya, khususnya dapur-dapur SPPG yang memang bermasalah. Tapi bukan berarti menghentikan program, kita tetap membiarkan yang berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menanggapi kasus dugaan keracunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ia menyebut insiden tersebut disebabkan pergantian pemasok dan telah diperbaiki.
“Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar,” ujarnya.
Sejak diluncurkan awal Januari lalu, program Makan Bergizi Gratis mendapat sorotan karena berbagai temuan, mulai dari menu yang diduga tidak sesuai gizi, makanan basi, hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Pemerintah pun didorong melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan program.
