Perkembangan Tuntutan Demo 17+8: Respons DPR dan Pemerintah

Daftar Tuntutan Aksi 17+8

17 Tuntutan Deadline 5 September 2025

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi Agustus.

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.

4. Publikasikan transparansi anggaran.

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah.

6. Pecat atau sanksi kader partai yang memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.

8. Libatkan kader partai dalam dialog bersama publik.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo.

11. Tangkap dan proses hukum aparat yang melakukan kekerasan.

12. TNI segera kembali ke barak.

13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri.

14. TNI dilarang memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak bagi buruh.

16. Pemerintah ambil langkah darurat cegah PHK massal.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing.

8 Tuntutan Tambahan Deadline Agustus 2026

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; audit dan tingkatkan syarat anggota.

2. Reformasi partai politik, termasuk laporan keuangan terbuka.

3. Reformasi sektor perpajakan secara adil.

4. Sahkan RUU Perampasan Aset.

5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.

6. TNI sepenuhnya kembali ke barak.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain.

8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.