Jakarta — Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi independen terkait dugaan makar dalam gelombang aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus lalu.

Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat menegaskan, pembentukan tim tersebut penting sebagai bentuk komitmen menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

“Fraksi NasDem menilai pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut perkara ini adalah kebutuhan mendesak,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9).

Ia menambahkan, investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan terbuka, agar peristiwa anarkis yang berujung dugaan makar dapat diungkap tanpa menimbulkan spekulasi maupun politisasi.

Tim Harus Melibatkan Lembaga Independen

Menurut NasDem, tim investigasi sebaiknya melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, dan perwakilan masyarakat, supaya hasilnya dipercaya publik serta terhindar dari kepentingan politik tertentu.

“Demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, kebebasan itu harus tetap damai, sesuai konstitusi, dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa atau mendorong tindakan makar,” lanjut Viktor.

Fraksi NasDem juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap provokasi, hoaks, dan narasi yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Komnas HAM Beri Catatan

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai menegaskan bahwa tuduhan makar ala Prabowo perlu diproses dengan hati-hati. Ia mengingatkan, jangan sampai isu makar menghalangi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

“Kalau memang ada tuduhan makar, tentu harus diinvestigasi dan diselidiki secara serius. Tapi kami berharap jangan sampai isu ini justru menghambat masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya secara damai,” kata Abdul Haris di Jakarta, Selasa (2/9).

Abdul Haris juga meminta pemerintah di semua tingkatan membuka ruang dialog dengan publik untuk mencegah terjadinya bentrokan.

“Misalnya kepala daerah menerima langsung mereka yang ingin menyampaikan pendapat, sehingga tidak berujung anarki atau kekerasan,” ujarnya.