Jakarta – Gelombang unjuk rasa besar-besaran ribuan pemuda Gen Z di Nepal pada Selasa (9/9) berujung kerusuhan, menewaskan 19 orang dan melukai ratusan lainnya. Aksi protes yang dipicu larangan pemerintah terhadap media sosial ini disebut sebagai kerusuhan terburuk dalam beberapa dekade.
Tekanan massa akhirnya membuat Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel mundur dari jabatannya, meninggalkan Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi politik yang semakin kacau.
Berikut fakta-fakta terkini soal kerusuhan Nepal:
1. PM dan Presiden Mengundurkan Diri
PM KP Sharma Oli resmi mundur usai kediamannya dibakar massa. Dalam surat pengunduran dirinya, Oli menyebut keputusan itu diambil demi solusi politik. Tak lama setelahnya, Presiden Ram Chandra Poudel juga mengumumkan pengunduran diri.
2. Belasan Tewas, Ratusan Luka
Kerusuhan menelan 19 korban jiwa, dengan 17 orang ditembak mati di Kathmandu dan dua lainnya di distrik Sunsari. Amnesty International mengonfirmasi aparat menggunakan peluru tajam terhadap demonstran.
3. Rumah Pejabat dan Gedung Parlemen Dibakar
Selain rumah PM dan Presiden, kediaman mantan PM Pushpa Kamal Dahal, Sher Bahadur Deuba, serta Menteri Energi Deepak Khadka juga diserang massa. Gedung parlemen Nepal dibobol dan dibakar.
4. Pemerintah Cabut Larangan Media Sosial
Setelah tekanan besar, pemerintah mencabut blokir atas 26 platform, termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Sebelumnya, blokir dilakukan dengan alasan mencegah misinformasi dan ujaran kebencian.
5. PBB Desak Transparansi dan Dialog
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, menyuarakan keprihatinan atas kekerasan tersebut. Ia mendesak pasukan keamanan menahan diri dan menekankan perlunya dialog terbuka dengan generasi muda.
“Saya menyerukan penyelidikan yang mendesak, menyeluruh, transparan, dan tidak memihak terhadap tindakan tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata Turk.
Kerusuhan Nepal kali ini menjadi cermin kegelisahan generasi muda terhadap korupsi, kurangnya kepercayaan publik, dan tuntutan perubahan politik yang lebih transparan.
