Alasan DPR Pangkas Tunjangan Listrik, Komunikasi, dan Transportasi Anggota Dewan

Komitmen Transparansi DPR

Selain soal pemangkasan fasilitas, Dasco juga menegaskan DPR akan memperkuat keterbukaan informasi.

“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi serta kebijakan lainnya,” ucapnya.

Tuntutan Jangka Panjang hingga 2026

Sementara itu, tuntutan jangka panjang dalam gerakan 17+8 meliputi:

• reformasi DPR secara besar-besaran,

• reformasi partai politik,

• pengesahan RUU Perampasan Aset,

• evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja, PSN, dan tata kelola Danantara.

Target pemenuhan tuntutan jangka panjang ditetapkan paling lambat pada 31 Agustus 2026.