Calvin menilai, perlu adanya keseimbangan antara kebijakan nasional dengan kondisi sosial masyarakat di daerah tujuan transmigrasi. “Banyak masyarakat lokal masih belum memiliki akses memadai terhadap tanah, pekerjaan, dan tempat tinggal yang layak. Maka menjadi penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat,” tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program. “Kalimantan telah mengalami banyak perubahan akibat pembangunan, dan kami berharap proses berikutnya dapat dilakukan dengan lebih inklusif. Kebijakan yang baik adalah yang mampu menghadirkan manfaat tanpa menimbulkan rasa terpinggirkan bagi pihak mana pun,” ujarnya.
