Jakarta — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus untuk narapidana kasus korupsi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto tengah dibahas dengan kementerian-kementerian terkait.
Agus menyebutkan bahwa pembahasan lintas kementerian diperlukan untuk merancang pembangunan tersebut, yang melibatkan beberapa instansi. Kementerian yang akan diajak berdiskusi antara lain Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menurut Agus, Kemenhub akan bertugas membangun dermaga, sementara Kementerian PU akan fokus pada pembangunan fasilitas pendukung dan tempat tinggal pegawai. Kemenkes, di sisi lain, akan menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
“Kami dari kementerian akan lebih fokus pada pembangunan fasilitas inti lembaga pemasyarakatan. Saat ini kami masih dalam proses penyusunan rencana,” ungkap Agus di Jakarta, yang dilansir oleh Antara pada Rabu (27/8).
Agus menambahkan bahwa pembangunan lapas untuk narapidana korupsi ini tidak akan selesai dalam setahun. Namun, dia berharap dapat mengajukan anggaran untuk studi kelayakan tahun ini. Pada 2026, dia menargetkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengalokasikan anggaran kepada kementerian-kementerian terkait untuk memulai pembangunan secara bertahap, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp4 triliun.
Di bulan Maret, Prabowo mengungkapkan rencana untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dia menyebutkan ada tiga lokasi potensial: Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan.
“Saya akan menyisihkan dana untuk membangun penjara yang sangat kokoh di tempat terpencil, agar mereka tidak bisa keluar di malam hari. Kita akan mencari pulau, sehingga jika mereka mencoba melarikan diri, bisa bertemu hiu,” ujar Prabowo sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia pada Minggu (16/3).
