JAKARTA – Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi besar-besaran menentang kebijakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, pada Rabu (13/8/2025). Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan. Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, kekecewaan warga terlanjur memuncak.
Merespons situasi ini, DPRD Pati menyatakan setuju untuk menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) guna memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
“Rapat paripurna membahas kebijakan Bupati Pati. Selanjutnya, saat pansus terbentuk, akan dilakukan pengusutan terhadap kebijakan Bupati Pati,” jelas Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, Rabu siang.
Sementara itu, Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatan Bupati, meski ada desakan dari massa aksi. Ia beralasan bahwa jabatannya diperoleh melalui mekanisme konstitusional.
“Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu petang.
Pernyataan Lengkap Bupati Sudewo
Berikut kutipan lengkap pernyataan Sudewo kepada awak media di Kantor Bupati Pati, sebagaimana dikutip dari detikJateng:
“Saya kira sudah berhenti ya. Sudah memang lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil berada di depan. Tapi kayaknya bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai.
Ya, kami bisa memahami emosi mereka, karena orang banyak tidak bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang ini sudah berjalan, ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan.”
Terkait rencana pemakzulan, Sudewo menyatakan:
“Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut.”
Menanggapi tuntutan massa yang mendesak dirinya mundur, Sudewo kembali menegaskan sikapnya:
“Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya.”
