Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimis angka penduduk miskin di Indonesia akan berkurang sebanyak 34 juta orang dalam waktu dekat.
Perkiraan ini diperoleh Luhut dari analisis Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, yang sejalan dengan implementasi digitalisasi program bantuan sosial (bansos) yang saat ini dijadikan proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Berdasarkan perhitungan Prof. Arief dari Dewan Ekonomi, jika semua ini terlaksana, kita bisa mengurangi 34 juta orang miskin di Indonesia. Ini adalah pengurangan yang sangat signifikan jika semua berjalan baik,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024, dan lebih rendah 1,37 juta orang daripada Maret 2024.
Namun, jika merujuk pada garis kemiskinan baru yang ditetapkan Bank Dunia, untuk negara berpendapatan menengah atas yang sebesar US$8,30 per kapita per hari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia sebenarnya lebih tinggi, mencapai 68,25 persen dari total populasi tahun 2024, yang setara dengan sekitar 194,58 juta orang.
Dalam konteks ini, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi yang sejalan dengan pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ia diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua komite, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
“Pada September 2025, minggu ketiga, kita akan meluncurkan proyek percontohan (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden Prabowo akan hadir langsung, dan kami sudah mempersiapkan dengan matang,” tambahnya.
“Kami akan melakukan sosialisasi agar masyarakat yang menerima bansos dapat melaporkan jika bantuan tidak tepat sasaran, sehingga databasenya dapat diperbarui,” jelas Luhut.
Dia juga menyebutkan bahwa ada 286 juta penduduk yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses pembaruan data tersebut akan terus dilakukan oleh BPS dan pihak terkait.
Selain proyek percontohan di Banyuwangi, Luhut menyatakan bahwa digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh Indonesia, dengan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi ke semua kabupaten/kota mulai pekan depan.
“Setelah proyek di Banyuwangi berhasil, kami akan meluncurkan di seluruh Indonesia. Semua proses ini akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan baik. Sekali lagi, saya sangat senang karena semua kementerian dan lembaga bersatu dalam hal ini,” tegas Luhut.
“Perencanaan akan dimasukkan dalam Bappenas agar semua anggaran, program, dan regulasi terintegrasi. Jika bangsa ini bekerja secara terintegrasi, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan,” imbuhnya.
Luhut juga mengingatkan bahwa bansos memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, berkontribusi 0,3 persen hingga 0,4 persen pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyaluran bantuan yang transparan dan tepat sasaran sangatlah penting.
Dia berencana melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/8) mendatang.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih karena pemerintah memilih daerahnya sebagai lokasi proyek percontohan digitalisasi bansos.
Ipuk, yang merupakan istri mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa upaya kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Kami percaya sistem ini adalah bagian dari penyempurnaan upaya yang telah dilakukan di berbagai daerah. Ini adalah bentuk komitmen negara untuk hadir dan menyelesaikan permasalahan di tingkat kabupaten di Indonesia,” tuturnya.
