Dalam konteks ini, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi yang sejalan dengan pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ia diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua komite, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
“Pada September 2025, minggu ketiga, kita akan meluncurkan proyek percontohan (digitalisasi bansos) di Banyuwangi. Presiden Prabowo akan hadir langsung, dan kami sudah mempersiapkan dengan matang,” tambahnya.
“Kami akan melakukan sosialisasi agar masyarakat yang menerima bansos dapat melaporkan jika bantuan tidak tepat sasaran, sehingga databasenya dapat diperbarui,” jelas Luhut.
Dia juga menyebutkan bahwa ada 286 juta penduduk yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses pembaruan data tersebut akan terus dilakukan oleh BPS dan pihak terkait.
Selain proyek percontohan di Banyuwangi, Luhut menyatakan bahwa digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh Indonesia, dengan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi ke semua kabupaten/kota mulai pekan depan.
“Setelah proyek di Banyuwangi berhasil, kami akan meluncurkan di seluruh Indonesia. Semua proses ini akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan baik. Sekali lagi, saya sangat senang karena semua kementerian dan lembaga bersatu dalam hal ini,” tegas Luhut.
