Jakarta – Nafa Urbach, anggota DPR dari Fraksi NasDem, berencana untuk mendonasikan gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota dewan untuk masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang membawanya ke Senayan. Dalam langkah awal, dia ingin memprioritaskan guru-guru di dapilnya.
Pernyataan ini disampaikan Nafa melalui unggahan di akun Instagram-nya pada Selasa (26/8). Nafa terpilih dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) VI, yang mencakup daerah Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo.
Nafa mengungkapkan bahwa dia memahami keresahan masyarakat terkait tunjangan jabatan anggota DPR yang cukup besar. Dia berkomitmen untuk menggunakan gaji dan tunjangannya demi kepentingan masyarakat, khususnya untuk para guru yang berdedikasi mendidik generasi masa depan bangsa.
“Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, terutama para guru,” tulis Nafa dalam Instagram Story-nya.
Beberapa waktu sebelumnya, Nafa mendapat sorotan tajam setelah komentarnya di media sosial yang mendukung tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta untuk anggota DPR. Dia juga mengeluhkan kemacetan yang dialaminya saat bepergian dari rumah di Bintaro, Tangerang Selatan, menuju gedung DPR.
Kenaikan tunjangan tersebut, serta respons anggota DPR lainnya, mendapat kritik keras dari publik, bahkan memicu demonstrasi di depan DPR pada Senin (25/8).
Dalam fitur ‘Ask me a question‘ di Instagram Story-nya, Nafa menjelaskan bahwa dia akan mengutamakan pemberian gaji dan tunjangannya kepada guru. Dia juga akan menginstruksikan tim di dapil untuk mendata guru-guru yang berhak menerima bantuan ini.
“Fokus saya adalah guru-guru. Proses pendataan memang membutuhkan waktu agar pendistribusiannya tepat sasaran dan transparan,” ujar Nafa.
Dia menegaskan bahwa hingga tahun 2029, para guru di dapilnya adalah yang paling dia prioritaskan, karena mereka dianggap sebagai pahlawan pendidikan. Namun, Nafa juga mengisyaratkan bahwa akan ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, apakah hanya guru atau kelompok lain yang juga membutuhkan bantuan.
Pemberian dana yang bersumber dari gaji dan tunjangannya akan dimulai pada bulan September 2025, setelah timnya menyelesaikan pendataan.
“Saya memahami bahwa tidak semua orang akan percaya, dan ada yang mungkin akan berpendapat ini hanya pencitraan. Namun, saya akan membuktikannya dengan tindakan nyata dan transparansi. Beri saya waktu untuk mendata para guru di Dapil VI,” tuturnya.
“Nanti, proses ini akan dilaporkan secara berkala, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi,” tambahnya. “Sabar ya, saya dan tim Dapil butuh waktu untuk memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita mulai bulan depan,” imbuhnya.
