Jangan Hanya Mengejar Status, tapi Jaga Konsistensi
Status UNESCO Global Geopark adalah pengakuan internasional yang membanggakan. Namun, kebanggaan tersebut akan menjadi semu jika hanya berorientasi pada simbol tanpa tindak lanjut nyata. Revalidasi tahun 2026 menuntut pemerintah daerah untuk tidak sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan benar-benar menjalankan program berkelanjutan di lapangan.
Meraih status UGGp pada 2018 merupakan pencapaian prestisius yang mengangkat citra Jambi di kancah internasional. Namun, status ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar. UNESCO (2021) menegaskan bahwa geopark yang tidak menunjukkan perkembangan nyata dalam konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat berisiko mendapat yellow card atau bahkan red card. Maka, pemerintah daerah harus melampaui capaian simbolik dengan mengambil langkah-langkah konkret.
Tiga Dimensi Strategis yang Harus Diperkuat
1. Kelembagaan dan Tata Kelola
Pemerintah daerah perlu memperkuat Badan Pengelola MJUGGp agar memenuhi standar internasional. Badan ini harus didukung oleh SDM kompeten di bidang geologi, ekowisata, pendidikan, dan manajemen kawasan. Contoh keberhasilan dapat dilihat pada Geopark Batur (Bali) dan Gunung Sewu (DIY-Jateng-Jatim) yang secara konsisten mempertahankan green card.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Geopark harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Laporan Tahunan MJUGGp (2023) mencatat lebih dari 350 warga lokal telah terlibat dalam sektor geowisata melalui homestay, jasa pemandu, kuliner, dan kerajinan tangan. Pemerintah perlu memperluas skala ini melalui pelatihan, akses pembiayaan UMKM, dan promosi produk lokal ke pasar nasional dan internasional. Tanpa pemberdayaan ekonomi, geopark hanya menjadi proyek elitis yang jauh dari rakyat.
3. Konservasi dan Edukasi Berkelanjutan
Merangin memiliki warisan geologi langka berupa fosil flora purba dari Formasi Mengkarang yang berusia lebih dari 300 juta tahun—satu-satunya di Asia Tenggara. Nilai ilmiah ini harus dilestarikan melalui edukasi yang berkelanjutan. Laporan MJUGGp (2023) mencatat lebih dari 5.000 pelajar dan mahasiswa telah mengikuti kegiatan edukatif berbasis geopark. Jumlah ini perlu ditingkatkan melalui kurikulum lokal, riset akademik, dan kolaborasi dengan universitas internasional.
Integrasi geopark ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi juga sangat penting. Tanpa landasan kebijakan formal, keberlanjutan pengelolaan geopark bisa terhenti saat terjadi pergantian kepemimpinan.
