Makassar — Aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh setelah polisi menyebut adanya kelompok anarko yang menyusup ke dalam aksi.
“Yang memicu terjadinya bentrok, disusupi oleh kelompok anarko,” ujar Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, Selasa (19/8).
Sugeng menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator aksi. Menurutnya, massa yang bertahan hingga dini hari bukan lagi bagian dari kelompok penolak kenaikan PBB-P2, melainkan kelompok anarko.
“Saya sudah koordinasi dan mereka sudah ada di rumah. Jadi yang sekarang bertahan dengan polisi adalah kelompok anarko,” tegasnya.
Polisi Amankan Sejumlah Orang
Kapolres Bone juga menyebut pihaknya telah mengamankan sejumlah orang yang diduga merupakan bagian dari kelompok anarko dan berasal dari luar Kabupaten Bone.
“Ada yang sudah diamankan beberapa orang dari kelompok anarko, mereka berasal dari luar Bone,” katanya.
Hingga pukul 23.55 WITA, bentrokan masih terjadi di beberapa titik. Aparat akhirnya memaksa massa membubarkan diri setelah aksi penolakan kenaikan PBB-P2 berlangsung hingga malam hari.
Pemkab Bone Putuskan Tunda Kenaikan PBB-P2
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bone memutuskan menunda kenaikan tarif PBB-P2 usai muncul gelombang protes dari masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Saharuddin, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penyesuaian 65 persen ini ditunda dulu. Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” jelas Saharuddin kepada wartawan, Selasa (19/8).
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bone akan melakukan kajian ulang terkait tarif PBB-P2. Saharuddin juga memastikan masyarakat yang sudah melakukan pembayaran pajak tidak perlu khawatir.
