Jakarta — Mahkamah Konstitusi Thailand membekukan kekuasaan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, buntut kontroversi percakapan teleponnya dengan eks PM Kamboja Hun Sen yang bocor ke publik.
Tujuh dari sembilan hakim MK Thailand memutuskan untuk menerima petisi sekelompok senator, yang mendesak ditangguhkannya Paetongtarn selama beberapa waktu.
Petisi itu digagas oleh 36 senator konservatif yang meminta MK menyelidiki percakapan telepon Paetongtarn dan Hun Sen yang membuat marah publik. Selama penyelidikan itu, mereka meminta agar sang PM diskors.
Percakapan telepon Paetongtarn dan Hun Sen membuat masyarakat Thailand mendidih karena Paetongtarn terdengar menghina militer Negeri Gajah Putih. Selain itu, ia juga terdengar merendahkan negaranya sendiri karena menyampaikan nada tunduk terhadap Hun Sen.
Wakil PM jadi pemimpin sementara
Dengan dinonaktifkannya Paetongtarn, posisi perdana menteri sementara kini dijabat Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi, Suriya Juangroongruangkit.
Politisi berusia 70 tahun itu telah aktif di pemerintahan sejak era tahun 1990-an.
Ia pernah menjabat dalam berbagai posisi menteri di beberapa era pemerintahan dan memiliki rekam jejak panjang di dunia politik Thailand, termasuk bersama partai pendahulu dari Pheu Thai, partai penguasa saat ini.
Paetongtarn sendiri masih tetap berada di kabinet. karena kerajaan pada Senin memberikan persetujuannya mengenai kabinet baru, yang meliputi Paetongtarn sebagai menteri kebudayaaan Thailand.
Paetongtarn sementara itu juga diberikan waktu 15 hari untuk menanggapi MK lewat klarifikasi tertulis, demikian dilaporkan Bangkok Post.
