Jakarta — Senat AS yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU pajak dan belanja negara Presiden Donald Trump pada Selasa (1/7) dengan selisih suara sangat tipis. RUU yang salah satu isinya bakal menambah batas atas utang AS sebesar US$3,3 triliun ini akan disahkan menjadi undang-undang.
Reuters menjelaskan RUU tersebut kini kembali ke DPR untuk persetujuan akhir, di mana sejumlah penolakan dari Partai Republik terhadap perubahan Senat dapat mempersulit pengesahannya.
Trump ingin menandatanganinya RUU ini menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia ingin memenuhi tenggat waktu tersebut.
Pengesahan undang-undang baru ini bakal memperpanjang usaha pemotongan pajak Trump sejak 2017, memberi keringanan pajak baru untuk pendapatan dari tip dan upah lembur, serta meningkatkan pengeluaran militer dan penegakan hukum imigrasi.
Selain itu pengeluaran untuk program kesehatan Medicaid dan bantuan pangan untuk warga Amerika berpenghasilan rendah akan dipangkas.
RUU tersebut telah mengungkap perpecahan Partai Republik atas utang negara kini sebesar US$36,2 triliun dan akan menaikkan pagu utang yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah federal sebesar US$5 miliar. Kongres harus menaikkan batas tersebut dalam beberapa bulan mendatang atau menghadapi risiko gagal bayar.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune merayakan kemenangan legislatif Partai Republik, dengan mengatakan RUU tersebut “akan memperpanjang keringanan pajak secara permanen bagi warga Amerika yang bekerja keras…yang akan memacu pertumbuhan ekonomi dan lebih banyak lapangan kerja dan peluang bagi pekerja Amerika”.
