Jambi – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Senin (07/07/2025). Dalam agenda tersebut, beliau menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta pembahasan Tata Kelola Energi di Provinsi Jambi, yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Pada rapat ini, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, memaparkan implementasi Permen ESDM No 14 Tahun 2025 mengenai Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, Danrem 042/GAPU Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E., M.Sc, menyampaikan kesiapan Satgas Karhutla di wilayah Jambi.
Turut hadir dalam acara ini pejabat dari Polda Jambi, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, serta undangan lainnya.
Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa kedatangan Kepala Staf Kepresidenan bertujuan untuk meninjau kesiapan Provinsi Jambi dalam menghadapi ancaman Karhutla serta mengevaluasi tata kelola sektor energi daerah. Ia juga memaparkan potensi energi di Provinsi Jambi yang meliputi sumber energi primer seperti Minyak Bumi (228,3 MMSTB), Gas Bumi (5.517,8 BCF), Batubara (2.224,9 JT TON), Surya (121,7 GWP), Panas Bumi (0,81 GW), Air (0,8 GW), Bioenergi (3,4 GW), Angin (0,04 GW), dan Gelombang Laut (0,05 GW).
Terkait aktivitas pengeboran ilegal, Gubernur Al Haris menyebut bahwa terdapat sekitar 5.600 sumur ilegal di Provinsi Jambi. Aktivitas illegal drilling ini dilakukan tanpa izin dan menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar keselamatan.
Pemprov Jambi tengah mengupayakan langkah strategis melalui penerapan Permen ESDM No 14 Tahun 2025, dengan mendorong kerja sama antara BUMD, koperasi, serta pelaku usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan sumur tua, guna mendukung ketahanan energi nasional.
Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah secara terorganisir. “Dari dulu saya melihat Jambi memiliki potensi luar biasa. Tapi hasil itu bisa jauh lebih maksimal jika dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Beliau juga mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam mendukung pembangunan. “Kami siap membantu mengawal dan menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi daerah, terutama dalam hal regulasi yang kerap memperlambat progres pembangunan,” tegasnya.
Dalam arahannya, beliau mengingatkan kepala daerah untuk segera melaporkan hambatan di lapangan, serta mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat demi menghindari kesalahpahaman. Kepala Staf Kepresidenan juga menekankan pentingnya tata kelola migas yang baik, sejalan dengan program pemerintah pusat seperti swasembada energi, reformasi hukum untuk pencegahan korupsi, serta pengentasan kemiskinan berbasis sumber daya alam.
Ia menambahkan bahwa Presiden RI memberikan apresiasi atas kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengatasi Karhutla. Presiden juga menginstruksikan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dapat mencuat ke isu internasional.
Sementara itu, Danrem 042/GAPU Brigjen TNI Heri Purwanto dalam presentasinya memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada BNPB, antara lain:
