Kok Bisa Dana Efisiensi APBD Kota Jambi Dialihkan ke OPD? KKRJ Pertanyakan Legalitas dan Peran DPRD

Atas dasar itu, KKRJ mendesak DPRD Kota Jambi untuk memanggil Walikota dan meminta klarifikasi atas kebijakan tersebut. “DPRD harus bersikap. Jika tidak, lembaga legislatif kehilangan fungsinya dalam pengawasan anggaran,” tegas Christian.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh pernyataan resmi dari pihak DPRD, maupun pihak Pemerintah Kota Jambi. (*)