Tak Sekadar Hidup: Hak Anak Untuk Bertumbuh dan Berkembang Sebagai Amanah Konstitusi

Fenomena ketimpangan ini diperparah oleh situasi sosial-ekonomi masyarakat yang belum merata. Anak-anak dari kelompok miskin, terpencil, atau minoritas sangat rentan terhadap pengabaian, diskriminasi, dan kekerasan struktural. Misalnya, dalam konteks pandemi COVID-19, ribuan anak kehilangan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Di sisi lain, kasus pernikahan anak justru meningkat, menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap praktik yang jelas-jelas menghambat hak tumbuh dan berkembang anak. Ketika negara membiarkan praktik ini berlangsung tanpa penegakan hukum yang tegas, maka sesungguhnya negara telah gagal memenuhi mandat konstitusionalnya.

Sebagai hak yang bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), hak anak atas hidup dan tumbuh kembang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Perlindungan anak tidak bisa sekadar dimaknai sebagai program sosial, tetapi sebagai kewajiban konstitusional yang berdimensi hukum. Negara wajib hadir secara nyata, bukan hanya dengan menyediakan regulasi, tetapi juga melalui anggaran, infrastruktur, pendidikan, dan penguatan institusi yang mendukung perlindungan anak secara komprehensif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah konkret. Antara lain: 

• Negara harus memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor yang menyasar langsung pemenuhan hak anak, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga peradilan ramah anak.
• Perlu dilakukan reformasi anggaran yang berperspektif anak, dengan memastikan bahwa alokasi APBN dan APBD benar-benar menyentuh aspek kehidupan anak-anak di wilayah paling rentan.
• Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak harus ditingkatkan, termasuk melalui unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang fokus pada kejahatan terhadap anak.
• Partisipasi masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam menjaga hak anak juga harus ditumbuhkan, sebab perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada negara.

Negara yang gagal melindungi anak-anaknya bukan hanya gagal secara hukum, tetapi juga gagal secara moral dan peradaban. Konstitusi bukan hanya janji hukum yang tertulis di atas kertas, tetapi komitmen nyata untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa kecuali memiliki hak yang utuh untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Maka, menjaga dan memenuhi hak anak bukan hanya soal kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi merupakan bentuk keberpihakan pada masa depan bangsa yang berkeadilan, berkeadaban, dan berkelanjutan.