Prabowo Butuh Rp1.900 T Bangun Infrastruktur, APBN Cukup?

Jakarta — Pemerintah membutuhkan uang Rp1.900 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan itu. Oleh karena itu, dia mengajak investor asing untuk berkolaborasi membangun infrastruktur di RI.

“Untuk memenuhi target 2025-2029, kami membutuhkan pendanaan sekitar Rp1.900 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah hanya mencakup sekitar 60 persen, artinya sisanya datang dari pendanaan yang cerdas dan kolaboratif,” kata Dody pada International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Dody mengatakan Kementerian PU punya 55 proyek kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP). Namun, dia mendorong sembilan proyek dengan nilai total Rp90,21 triliun untuk menarik investor asing pada acara itu.

Proyek-proyek itu meliputi Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap, dan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat. Ada pula proyek pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Selain itu, Dody menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 5,4 megawatt (MW) di Bendungan Way Sekampung, PLTM 3,32 MW di Bendungan Tapin, PLTM 7,4 MW di Bendungan Leuwikeris, PLTM 3 MW di Bendungan Cipanas, dan PLTM 4,32 MW di Bendungan Karalloe.

“Inilah momen kita. Mari bergandeng tangan dan membangun infrastruktur yang sangat penting, terutama untuk negara kami Indonesia,” ujar Dody menutup pidato.