Meningkatkan Keberlanjutan Pembangunan Jambi
Pada periode pertama (2021-2024), fokus utama pembangunan adalah pada infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan, dan penguatan layanan publik. Kini, di 100 hari pertama periode kedua, Gubernur Al-Haris menunjukkan konsistensi dalam arah kebijakan: melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik, mengoreksi hal-hal yang belum optimal, serta menambahkan dimensi baru dalam visi “JAMBI MANTAP, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN”.
Program-Program Prioritas 100 Hari Gubernur Jambi
Dalam kurun waktu 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Jambi, sejumlah program telah dilaksanakan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain:
-
Sinergi Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan dilaksanakannya Musrenbang RPJMD 2025-2029.
-
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui sinergi dengan Kabupaten/Kota.
-
Pembukaan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital “LAPOR WAKDUL” (Wo Haris dan Pak Dul).
-
Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian, termasuk luas tambah tanam padi untuk mendukung Lumbung Pangan Desa.
-
Program Bedah Rumah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
-
Program Magang ke Jepang bagi pemuda Jambi.
-
Pelatihan Life Skill untuk Milenial dan Gen Z.
-
Mudik Gratis pada Lebaran tahun 1446 H.
-
Operasi Pasar Murah untuk meringankan beban masyarakat.
-
Ketahanan Bencana dan Tanggap Darurat.
-
Program Makan Bergizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
-
Pengurangan Kemiskinan melalui Graduasi PKH, dengan lebih dari 100.000 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan.
-
Pelayanan Haji bagi jemaah haji asal Jambi dengan anggaran 32 Miliar.
-
Realisasi Dana BKBK Desa untuk 1.585 desa dan kelurahan.
-
Peningkatan Kompetensi Pendidikan melalui Kemitraan Vokasi.
-
Program PARTISUN: Pejabat Tidur di Dusun.
Apresiasi untuk Program “PARTISUN”
Salah satu program yang patut mendapatkan perhatian besar adalah “PARTISUN”, yang mengusung konsep “Pejabat Tidur di Dusun”. Ini merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh Gubernur Jambi untuk membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Program ini tidak hanya simbolik, tetapi merupakan upaya nyata untuk lebih memahami kebutuhan rakyat di daerah terpencil.
Dengan tinggal di rumah warga, para pejabat dapat langsung merasakan bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat yang mungkin terpinggirkan oleh sistem pemerintahan yang terlalu jauh dari kenyataan mereka. Pendekatan ini memperkuat empati, mempercepat pengambilan kebijakan, dan membuka ruang dialog yang lebih transparan antara pemerintah dan masyarakat.
Program ini mengubah paradigma kepemimpinan, dari yang semula elitis menjadi lebih membumi dan empatik. Dalam jangka panjang, pendekatan semacam ini dapat menjadi model pembangunan yang lebih manusiawi dan efektif.
