MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini. Pada Selasa (3/6/2025), Plh. Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Nazman Effendi, secara resmi membuka kegiatan Advokasi Program Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati, Bukit Cinto Kenang.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya menyelaraskan kebijakan dan langkah strategis lintas sektor dalam meningkatkan partisipasi anak usia 5–6 tahun ke dalam layanan PAUD formal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Muaro Jambi, Novi Astrianti, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini cakupan layanan PAUD masih berada di angka 75%, yang berarti sekitar 25% anak usia dini belum terlayani pendidikan prasekolah secara formal. Hal ini menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti secara terpadu.
“PAUD memiliki peran krusial dalam membentuk karakter, kecerdasan emosional, spiritual, serta kognitif anak. Kita tidak hanya bicara soal angka, tetapi masa depan generasi Muaro Jambi,” tegas Novi.
Ia menegaskan tiga langkah prioritas yang perlu segera diimplementasikan:
-
Penguatan Regulasi dan Kebijakan Daerah, guna mendukung penerapan wajib belajar prasekolah satu tahun.
-
Sinergi Lintas Sektor, yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kemenag, Bappeda, Dukcapil, PMD, hingga pemerintah desa dalam penyediaan akses dan layanan PAUD berkualitas.
-
Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu, dengan menambah lembaga PAUD di wilayah kurang terjangkau dan memastikan kualitas pendidik sesuai standar.
Sementara itu, Nazman Effendi dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh komitmen kuat dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta koordinasi lintas instansi.
“Kita butuh kepemimpinan yang responsif dan kolaboratif. PAUD bukan sekadar program pendidikan, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul Kabupaten Muaro Jambi,” ujarnya.
Kegiatan advokasi ini diharapkan dapat membentuk persepsi dan pemahaman yang sama di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia unggul di masa depan.
