Jakarta — Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh meminta rencana TNI AD untuk merekrut 24 ribu prajurit level tamtama untuk membentuk batalyon teritorial dikaji ulang.
Oleh mengingatkan agar rencana tersebut tidak bersifat reaktif apalagi hanya seremonial. Menurut dia, penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis yang memerlukan perencanaan menyeluruh, terutama anggaran.
“Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” kata Oleh dalam keterangannya, Rabu (11/6).
Di sisi lain, kata dia, pembentukan batalyon teritorial juga harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Oleh meminta agar keberadaannya nanti tidak tumpang tindih dengan fungsi satuan lain, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).
Oleh mendorong TNI terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, maupun Kementerian Keuangan terkait rencana rekrutmen. Menurut dia, rencana itu harus tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip good governance.
“Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” kata dia.
Komisi I DPR, lanjut Oleh, akan terus mengawasi perkembangan rencana tersebut serta mendorong uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
