Saya Risma, warga Provinsi Jambi yang sudah lama menetap di Kota Jambi. Meskipun saya tidak tinggal di kawasan yang terdampak langsung oleh banjir di sekitar Jambi Business Center (JBC), saya tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi. Banjir besar yang kini berulang di kawasan Sipin, dan berbagai sudut kota lainnya, bukanlah bencana alam biasa. Ini adalah bencana kebijakan—hasil dari kesalahan dalam merancang pembangunan yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi jangka pendek.
Saya ingin meluruskan satu hal yang sering diputarbalikkan dalam berbagai forum, oleh para pejabat, pengusaha, dan bahkan beberapa tokoh masyarakat setempat. Kita terus dicekoki dengan narasi bahwa JBC menyerap banyak tenaga kerja, menarik investor ke Jambi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi mari kita jujur: berapa banyak warga yang benar-benar mendapat pekerjaan tetap dan layak dari proyek ini? Berapa persen PAD yang kembali ke masyarakat, terutama mereka yang kini rumahnya terendam air banjir dan masa depannya tak pasti?
Lebih menyakitkan lagi ketika kepala RT seperti yang terjadi di RT 11, inisial D, justru menjadi corong kepentingan pengusaha dan penguasa. Alih-alih mendengar dan menyuarakan keresahan warganya, dia justru aktif membungkam protes warga dan membela proyek JBC seolah-olah itu adalah puncak pencapaian peradaban Kota Jambi. Padahal, ketika air naik dan menghanyutkan barang-barang warga, tidak ada pembangunan yang bisa mengganti rasa trauma dan ketidakamanan itu.
