Jakarta – PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) buka suara ihwal pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang belum dibongkar sepenuhnya. Mereka menilai belum tuntasnya pencopotan pagar laut di Bekasi tersebut akibat dari proses penyidikan oleh pihak Bareskrim Polri.
“Ya nunggu selesai penyelidikan dari Bareskrim Polri, kan sudah ada penetapan tersangka, itu kan barang bukti, barang bukti kan enggak bisa dihilangkan,“ Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara di Bekasi pada Sabtu, 12 April 2025, dikutip Antara.
Deolipa menegaskan, pagar laut di Bekasi itu menjadi salah satu barang bukti dalam penyidikan kepolisian yang tengah berlangsung. Pihaknya juga memastikan pihaknya akan melanjutkan pembongkaran pagar laut Bekasi, dengan syarat proses hukum terkait masalah tersebut tuntas.
“Itu tunggu hasil investigasi dari Bareskrim Polri, jadi rencana nanti sekali bongkar, tapi tunggu proses hukum,” kata dia
Lantas bagaimana kelanjutan dari proses hukum kasus pagar laut di Bekasi ini?
Sebagai informasi, PT TRPN dinyatakan bersalah karena membangun pagar laut di Bekasi tanpa izin dan diminta bertanggung jawab untuk pembongkarannya. Pagar laut sepanjang 3,3 kilometer itu mulai pada Selasa, 11 Februari 2025. Pembongkaran ini dilakukan secara mandiri oleh PT TRPN dan ditargetkan rampung dalam 10 hari.
Belakangan pagar laut tersebut kembali mendapatkan sorotan setelah dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, deretan batang bambu milik PT TRPN dan PT Mega Agung Nusantara (MAN) itu masih membentang di lautan, belum dibongkar sepenuhnya sehingga membatasi akses nelayan tradisional mencari ikan.
“Pembongkaran waktu itu cuma di bagian dekat daratan reklamasi saja. Itu juga cuma seremonial, setelah itu berhenti,” kata nelayan setempat Muhammad Ramli (42) di Paljaya, Kabupaten Bekasi, Ahad, 13 April 2025, dikutip Antara. “Meski ada bagian pagar yang sudah dibongkar, namun sebagian besar masih berdiri kokoh.”
Kasus ini tak berhenti pada pelanggaran administrasi yang dilakukan PT TRPN. Diduga ada pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik dan/atau penempatan keterangan palsu ke dalam akte otentik dalam 93 SHM di Desa Segarajaya sekitar tahun 2022. Perkara ini dilaporkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 12 Februari 2025.
