Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur bahwa kendaraan dengan STNK mati lebih dari dua tahun akan dihapus dari sistem administrasi dan dapat disita oleh pihak berwajib. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan bodong yang beredar di jalanan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memperpanjang STNK. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar menjadi solusi atau justru menambah beban masyarakat?
Langkah Tegas, Tapi Apakah Adil?
Di satu sisi, kebijakan ini adalah langkah yang berani dan tegas dalam menertibkan kendaraan bermotor. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kendaraan tanpa administrasi yang sah digunakan untuk tindakan kriminal atau beroperasi tanpa standar keselamatan yang layak. Dengan adanya aturan ini, pemerintah dapat memperketat pengawasan dan memastikan bahwa hanya kendaraan legal yang beredar di jalan raya.
Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Tidak semua pemilik kendaraan sengaja membiarkan STNK mereka mati. Beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya informasi, atau bahkan kelalaian administratif, bisa menjadi alasan mengapa seseorang terlambat memperpanjang STNK. Jika kendaraan langsung disita dan datanya dihapus, apakah itu solusi yang adil?
Efek Ekonomi bagi Masyarakat
Bagi masyarakat menengah ke bawah, kendaraan pribadi adalah aset berharga. Bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana mencari nafkah. Banyak pengemudi ojek online, pedagang keliling, atau pekerja lepas yang sangat bergantung pada kendaraan mereka. Dengan kebijakan baru ini, mereka yang terlambat memperpanjang STNK lebih dari dua tahun harus menghadapi risiko kehilangan kendaraan mereka secara permanen.
Pemerintah memang menawarkan solusi berupa registrasi ulang, tetapi ini bukanlah proses yang mudah dan murah. Proses birokrasi yang panjang serta biaya yang tidak sedikit bisa menjadi hambatan tersendiri bagi mereka yang ekonominya terbatas.
Perlu Sosialisasi yang Lebih Baik
Salah satu tantangan dalam penerapan kebijakan ini adalah kurangnya sosialisasi yang optimal. Tidak semua masyarakat memiliki akses informasi yang baik mengenai aturan baru ini. Pemerintah seharusnya melakukan edukasi lebih masif melalui berbagai media agar masyarakat benar-benar paham akan konsekuensi dari STNK mati dan bagaimana cara menghindarinya.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan transisi yang lebih fleksibel. Misalnya, memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang STNK-nya sudah mati lebih dari dua tahun untuk melakukan perpanjangan tanpa harus melewati prosedur registrasi ulang yang rumit.
Kesimpulan
Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik, tetap perlu ditinjau ulang agar tidak merugikan masyarakat kecil. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang lebih luas, serta pemberian kesempatan bagi mereka yang ingin memperbaiki administrasi kendaraannya, adalah langkah yang lebih bijaksana daripada sekadar memberlakukan sanksi tegas tanpa kompromi.
Solusi terbaik adalah menyeimbangkan antara ketertiban administrasi kendaraan dan keadilan bagi masyarakat. Jika tidak, kebijakan ini justru bisa menjadi beban baru bagi mereka yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah.
