Sementara itu, dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyatakan pentingnya kedudukan APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan. APBD juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung kepentingan publik, yang diwujudkan melalui program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. “APBD harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dan akuntabilitas,” ujar juru bicara Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar juga meminta agar pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan elektronifikasi transaksi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pendapatan. Selain itu, Fraksi Golkar juga mengusulkan agar sistem informasi keuangan daerah dioptimalkan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah secara integral.
