Kapitalistik kepemimpinan Gubernur Jambi juga tampak pada Mega Proyek Mutiyers yang memakan APBD Provinsi Jambi Sebesar 1,5 trilius Rupiah, ditambah beberapa item pekerjaanya terjadi masalah dan konflik atas hak kepemilikan tanahnya. Seperti halnya Pembangunan Stadion Sepak bola pada lahan yang awalnya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Universitas Batanghari Jambi yang kemudian terjadi Konflik antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Pihak yayasan Pendidikan Jambi. Peristiwa tersebut tentu berdampak dunia pendidikan dan masyarakat karna keterbatasan gedung UNBARI yang telah begitu padat, disamping semakin banyaknya masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan strata 1 nya pada kampus tersebut. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang menghabiskan anggaran APBD kurang lebih 35 Miliyar Rupiah juga menjadi perhatian masyarakat karna diduga banyaknya ketidak sesuaian anggaran dengan fisik pembangunan yang dilakukan mengakibatkan Kerugian serta pemborosan anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat yang tidak krusial peruntukanya karna Ruang terbuka Hijau umumnya dilakukan pada wilayah yang hampir tidak memiliki tumbunan atau pepohonan sebagai pertukaran CO2 dan Oksigen bagi masyarakat, sementara jambi masih cukup ketersediaan dari pada tata ruangbyang sehat karna msih dikatakan memiliki tanaman dan pepohonan sebagai sumber oksigen O2. Tidak cukup sampai disana, pembangunan Proyek Islamic Center dengan Anggaran APBD 149 Miliyar oleh Gubernur Jambi juga mengalami ketidak sesuaian schedule atau keterlambatan dari waktu yang ditentukan bahkan diduga banyaknya adendum, artinya perencanaan sangat tidak sesuai dan penyelesaian Islamic Center akan ada tambahan sekitar 50-60 Miliyar sampai dengan bangunan selesai secara sempurna, Artinya akan menghabiskan Anggaran Sekitqr 210 Miliyar. Artinya dapat disimpulkan bahwa Penggunaan APBD Provinsi Jambi Secara Policy tidak memberikan Manfaat bagi masyarakat Provinsi jambi bahkan menimbilkan paersoalan dalam proses pembangunan tersebut.
