Jambi – Pasca pemanggilan 12 orang kepala sekolah (kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jambi terkait dugaan terjadinya suap dan pungutan liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, muncul rumor kembali dibukanya PPDB secara offline.
Diketahui, DPRD Provinsi Jambi juga memanggil para pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Jambi dan Panitia PPDB SMA/SMK se-Provinsi Jambi.
Salah seorang wali murid yang kecewa anaknya tak lulus PPDB mempertanyakan ketidakjelasan sistem PPDB.
“Orang rame-rame datang ke sekolah, tiba-tiba tidak lulus, sedangkan kami dengar dinas mengeluarkan kebijakan baru untuk membuka PPDB baru secara offline untuk mengisi kekosongan,” ujar M, salah seorang wali murid yang anaknya gagal lulus PPDB.
Ia melanjutkan, “Ini kan aneh. Kalau memang sistem jarak, dan ada yang disingkirkan harusnya tak mungkin lagi ada kekosongan sehingga perlu dibuka lagi jalur offline,” ujarnya.
Kekecewaan yang dialami M mewakili banyak perasaan para orang tua siswa yang mengeluhkan dugaan sistem carut marut PPDB.
Sementara itu, saat dikonfirmasi media ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Muhammad Umar belum menjawab.
Masyarakat masih menantikan jawaban dan kebijakan yang tidak merugikan. Terlebih lagi jika harus memaksa masyarakat untuk tidak punya pilihan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. (*)