Program Magang ke Jerman (Ferienjob) Bergerak ke Ranah TPPO, Ada Akademisi dan Mahasiswa Unja di Dalamnya

TEMUAN1947 Dilihat

DETAIL.ID, Jambi – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mencium kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus program magang ke Jerman atau dikenal dengan istilah Feriendjob.

Masalahnya, Universitas Jambi masuk ke dalam daftar kampus yang sudah mengirim sejumlah mahasiswa mengikuti program tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber terpercaya skema feriendjob merupakan kerja paruh waktu bagi mahasiswa selama 3 bulan di Jerman. Program ini telah berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2023 lalu.

Namun fakta mencengangkan terungkap baru-baru ini, berlangsungnya program magang mahasiswa ke Jerman menyeret nama salah satu guru besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir.

Sihol disebut-sebut sebagai koordinator pusat ferienjob dan orang yang memperkenalkan program ferienjob sekaligus juruhubung ke perusahaan agensi Indonesia yakni PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) dan PT CVGEN untuk menghubungkan para mahasiswa dengan agen penyalur di Jeman untuk ditempatkan di sejumlah perusahaan.

Selain itu juga terdapat iming-iming bagi kampus bahwa program friendjob selain positif bagi mahasiswa juga dapat memenuhi target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Jika IKU tercapai maka kampus akan mendapat dukungan sumber daya dan anggaran dari negara.

Friendjob dicitrakan sangat positif, magang di Jerman dengan menerima pendapatan yang cukup besar dan dapat dikonversi dengan ke dalam SKS MKBM. Namun semua itu terbantahkan dengan fakta yang diungkap salah seorang mahasiswa Univeritas Jambi sebagaimana dilansir dari Tempo.co.

Para mahasiswa magang disebutkan dimintai uang untuk biaya tertentu seperti tiket pesawat dan kontrak apartemen oleh koordinator yang mengurus mereka. Padahal di sana mereka hanya bekerja sebagai buruh.

Memang koordinator menawarkan mahasiswa menggunakan dana talangan jika tak punya uang untuk membeli tiket pesawat keberangkatan ke Jerman. Namun setiap bulan mereka harus mengganti duit talangan itu dari gaji mereka hingga harga pesawat itu lunas.

Kini kasus ini bergerak ke arah TPPO dan tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Namun soal ini, Rektor Unja, Prof Helmi ketika dikonfirmasi via seluler tidak ada merespons.

Rektor sebelumnya Prof Sutrisno, dimana program ini berlangsung dibawah kepemimpinannya hanya mengarahkan agar awak media konfirmasi ke WR 1 atau WR 4.

“Langsung dengan Pak WR 4 dan WR 1 ya,” kata Sutrisno, singkat, Sabtu 23 Maret 2024.

Sementara WR 1 Unja, Prof Kamid dikonfirmasi tidak merespons. Sedangkan WR 4, Prof Rayandra memilih hemat bicara.

“Iya mas, para rektor 41 PTN/PTS SDH menghadap KSP Jend Muldoko. Coba konfirm ke Polda.. Unja SDH menjelaskan ke Polda 5 Bln lalu. Baiknya ke rektor lgsg secara institusional krn forum rektor SDH bergerak,” katanya.

Sementara itu, Prof Sihol Situngkir dan Kepala UPT Internasional Unja Sri Wahyuni kompak tak merespons.

Aktivis mahasiswa Unja, Armando pun terpaksa bersuara. Menurut Armando dalam pelaksanaannya kegiatan dirinya mengamati dari informasi yang disampaikan teman-temannya bahwasanya tidak terjadi aktivitas yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Justru banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak mahasiswa bahkan setelah kepulangan dari Jerman teman-teman yang dijanjikan awalnya membawa uang sampai dengan Rp 30 jutaan nyatanya teman-teman masih punya utang ataupun tanggung terhadap agensi sekitar Rp 5-24 juta,” kata Armando.

Dia pun menilai program Ferienjob juga tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan dalam aktivitas MBKM.

“Saya harap pihak universitas mampu bertanggungjawab kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini, jangan sampai pihak universitas seakan-akan lupa dengan kejadian seperti ini dan jangan sampai ada lagi korban-korban selanjutnya,” katanya.

Soal ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik akan menggandeng berbagai pihak untuk mengungkap kasus ini, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia Jerman dan Kemendikbudristek.

“Kami akan kerja sama dengan stakeholder,” kata Trunoyudo, sebagaimana dilansir dari Tempo.

Reporter: Juan Ambarita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *